Dua tahun perang di Ukraina: Lima pertanyaan utama dan jawabannya

Perang di Ukraina sudah berlangsung selama dua tahun dan sepertinya masih jauh dari kata tuntas. BBC melihat situasi saat ini dan menelaah apa yang kira-kira akan terjadi.

Baik Ukraina maupun Rusia – juga sekutu negara masing-masing – tidak melihat adanya landasan untuk perdamaian.

Kyiv bersikukuh perbatasan-perbatasan negara yang diakui internasional harus dikembalikan dan pasukan Rusia harus angkat kaki. Sementara Moskow berkeras Ukraina bukanlah negara yang sah dan tekanan militer akan terus dilakukan sampai semua tujuan Rusia tercapai.

Pertempuran sengit berlangsung alot selama musim dingin, merenggut nyawa dari kedua belah pihak.

Garis depan pertempuran membentang sepanjang 1.000 km, dan bentuknya hampir tidak berubah sejak musim gugur dua tahun lalu.

Dalam waktu beberapa bulan setelah Rusia menginvasi negara mereka dengan skala penuh pada 2022, Ukraina mendorong mundur pasukan Rusia dari utara dan sekitar ibu kota Kyiv.

Pada akhir tahun itu, Ukraina merebut kembali teritori besar di timur dan selatan.

Namun, pasukan Rusia kini telah membangun pertahanan yang kuat dan Ukraina menyatakan amunisi mereka kian menipis.

Banyak pihak, termasuk bekas panglima militer Ukraina Valerii Zaluzhnyi dan beberapa blogger militer pro-Kremlin Rusia, menilai telah terjadi kebuntuan militer.

Memasuki pertengahan Februari, pasukan Ukraina mundur dari Kota Avdiivka di bagian timur setelah mati-matian mempertahankannya.

Rusia menyebut ini adalah kemenangan besar karena posisi Avdiivka strategis – kota itu bisa menjadi jalan masuk untuk invasi lebih dalam.

Kyiv menyatakan penarikan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan nyawa prajuritnya dan mereka tidak menyanggah bahwa pasukan mereka kalah jumlah dan senjata.

Ini adalah keberhasilan terbesar Rusia sejak merebut Bakhmut pada Mei lalu. Di sisi lain, Avdiivka hanya berjarak 20 km barat laut dari Donetsk, kota Ukraina yang diduduki Rusia sejak 2014.

Perkembangan ini jauh dari tekad awal Rusia pada Februari 2022 yang sesumbar akan merebut ibu kota Kyiv “dalam tiga hari”. Ambisi invasi Rusia ini dibagikan oleh blogger militer dan diulangi oleh propaganda negara

Sekarang ini, sekitar 18% wilayah Ukraina masih berada di bawah pendudukan Rusia.

Wilayah ini mencakup Semenanjung Krimea yang dianeksasi pada Maret 2014 serta sebagian besar Donetsk dan Luhansk di timur yang direbut Rusia tak lama setelahnya.

Apakah dukungan terhadap Ukraina menurun?

Selama lebih dari dua tahun, para sekutu Ukraina mengirim bantuan dalam jumlah besar dari segi militer, finansial, dan kemanusiaan. Menurut Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia, berbagai institusi Uni Eropa mengirim bantuan senilai US$92 miliar (Rp 1.438,42 triliun) sementara AS mengirim US$73 miliar (Rp 1.141,35 triliun).

Negara-negara Barat menyuplai peralatan tempur seperti tank militer, sistem pertahanan udara, dan artileri jarak jauh – semuanya dilakukan untuk membantu Ukraina.

Akan tetapi, aliran bantuan menyusut dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini terjadi di tengah perdebatan yang muncul tentang berapa lama lagi negara-negara sekutu dapat mendukung Ukraina secara realistis.

Di AS, bantuan baru senilai US$60 miliar (Rp 937,56 triliun) tertahan di Kongres akibat perdebatan politik domestik.

Selain itu, para pendukung Ukraina juga khawatir dukungan AS akan berhenti apabila Donald Trump menang di pilpres November nanti.

Di Uni Eropa, paket bantuan sebesar US$54 miliar (Rp 843,51 triliun) disetujui pada Februari setelah melalui proses diskusi dan tawar menawar yang panjang – terutama dari Hungaria yang dipimpin Perdana Menteri Victor Orban, sekutu Putin dan secara terbuka menentang dukungan terhadap Ukraina.

Selain itu, Uni Eropa diperkirakan hanya akan mengirimkan sekitar setengah dari satu juta amunisi artileri yang dijanjikannya kepada Kyiv pada akhir Maret 2024.

Apakah tujuan Rusia sudah berubah?

Banyak pihak yang meyakini Presiden Vladimir Putin masih menginginkan Ukraina seutuhnya.

Dalam wawancaranya baru-baru ini dengan pembawa acara bincang-bincang, Tucker Carlson, Putin sekali lagi memaparkan pandangannya yang terdistorsi tentang sejarah dan konflik – tanpa memperoleh bantahan.

Putin selama ini berargumen – tanpa memberikan bukti yang kuat – bahwa warga sipil di Ukraina, terutama mereka di wilayah Donbas timur, membutuhkan perlindungan Rusia.

Vladimir Putin

Putin mengutarakan pandangannya soal pengaruh NATO ke arah timur dalam wawancara dengan Tucker Carlson.

Sebelum perang, Putin menulis esai panjang yang menyangkal keberadaan Ukraina sebagai negara berdaulat. Menurut Putin, orang-orang Rusia dan Ukraina adalah “satu kesatuan”.

Pad Desember 2023, Putin mengatakan tujuan “operasi militer khusus” Rusia tidak berubah, termasuk “denazifikasi” – yang didasarkan klaim tidak berdasar tentang pengaruh sayap kanan di Ukraina.

Putin menambahkan dirinya menghendaki “demiliterisasi” dan Ukraina yang “netral” sekaligus terus menentang perluasan pengaruh NATO ke timur Eropa.

Sebagai negara independen, Ukraina tidak pernah tergabung dalam aliansi militer mana pun. Tujuan politik Ukraina termasuk bergabung ke Uni Eropa dan tengah membicarakan aliansi lebih dekat dengan NATO. Kedua tujuan ini sekarang lebih prospektif ketimbang sebelum perang pecah.

Tujuan-tujuan ini guna memperkuat kenegaraan Ukraina dan menghindari keterlibatan proyek-proyek geopolitik untuk memulihkan Uni Soviet dalam bentuk apa pun.

prajurit

Para pakar menilai ada kemungkinan perang akan terus berlangsung dengan jumlah korban bertambah banyak

Dua skenario lainnya yang potensinya sama-sama besar adalah Ukraina akan membuat kemajuan militer yang lumayan tapi tidak ada perjanjian untuk mengakhiri perang – atau dukungan sekutu Ukraina berkurang dan mereka mendorong Ukraina untuk negosiasi penyelesaian sengketa.

Namun, masih ada ketidakpastian tentang bagaimana hasil pilpres https://menghadapimu.com/https://menghadapimu.com/AS dan perang lainnya (terutama konflik Israel-Hamas) dapat mempengaruhi prioritas dan loyalitas pendukung-pendukung Ukraina dan Rusia.

Bikin Bikin Teks Jadi Video, OpenAI Kini Bernilai Rp 1.240 Triliun

OpenAI. (AP/Michael Dwyer).

OpenAI jadi perusahaan bernilai Rp 1.000 triliun. Ini terjadi kurang dari setahun dan naik tiga kali lipat secara nilainya.

Perusahaan AI disebut telah menyelesaikan kesepakatan baru dan membuat nilainya menjadi US$ 80 miliar atau setara dengan Rp 1.240 triliun. Valuasi baru OpenAI diperoleh dari hasil penjualan saham lewat tender offer yang akan dilakukan oleh sejumlah investor yang dipimpin Thrive Capital, dikutip dari New York Times, Sabtu (17/1/2024).

Dengan kesepakatan itu, karyawan bisa mencairkan saham perusahaan. Namun OpenAI menolak berkomentar terkait tender offer dan penilaian baru tersebut.

Kesepakatan itu datang setelah momen penuh kontroversi dari OpenAI. Misalnya memecah bosnya Sam Altman pada November lalu.

Pemecatan itu membuat geger perusahaan dan publik. Para pegawai juga mengundurkan diri sebagai solidaritas kepada bosnya.

Akhirnya, masalah itu berakhir setelah Altman kembali lagi menjadi pimpinan OpenAI. Namun beberapa anggota dewan mengundurkan diri.

Tahun lalu, OpenAI juga pernah melakukan kesepakatan yang sama. Perusahaan modal ventura Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz dan K2 Global untuk membeli saham perusahaan dengan penawaran tender.

Sebenarnya banyak perusahaan yang ingin mengucurkan dana ke OpenAI. Salah satunya Microsoft yang getol memberikan dana pada perusahaan.

Salah satunya adalah US$10 miliar pada bulan Januari lalu. Total https://menghadapimu.com/investasi pada OpenAI menjadi US$13 miliar.

Reaksi Pemerintah Amerika (AS) Atas Hasil Pemilu RI, Beri Pesan Kepada Prabowo-Gibran?

Bendera Amerika Serikat/WallpaperCave

Disebut juga bahwa Indonesia adalah mitra dekat Amerika Serikat (AS) berdasarkan prinsip-prinsip Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP).

Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan ucapan selamat bagi Indonesia yang telah menyelesaikan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Negara yang dipimpin oleh Joe Biden itu juga menyampaikan harapan bagi presiden berikutnya. Seperti diketahui, berdasarkan hasil final sejumlah lembaga survei, Calon Presiden Prabowo – Gibran kemungkinan besar akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.  Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Matthew Miller mengucapkan selamat bagi masyarakat Indonesia atas partisipasinya yang tinggi.  “Pemungutan suara ini merupakan bukti ketangguhan dan kekuatan komitmen masyarakat Indonesia terhadap proses demokrasi serta lembaga-lembaga pemilihan umum,” jelas Miller, dalam pernyataan persnya pada Kamis (15/2/2024)  Miller menuturkan bahwa AS menantikan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil resmi pemilu. Ia juga menyampaikan mengenai perayaan 75 tahun hubungan diplomatik AS-Indonesia. Pihaknya berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih dan pemerintah Indonesia berikutnya, beserta dengan lembaga-lembaga legislatif untuk mewujudkan prioritas bersama. 

Adapun, prioritas tersebut adalah memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara, termasuk mengenai  perubahan iklim, memastikan kawasan Indo-Pasifik yang makmur dan aman, dan menjaga stabilitas internasional. Disebut juga bahwa Indonesia adalah mitra dekat dari Paman Sam, yang dipandu dengan prinsip-prinsip Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP).

Bersama dengan pemerintahan baru di Indonesia, ia mengatakan bahwa AS dan Indonesia akan bekerja untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi kedua warga negara dan mengatasi tantangan yang paling mendesak di abad ke-21. Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 November 2023 melakukan kunjungan ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Adapun, kunjungan tersebut menghasilkan Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP). Kemudian, akhir-akhir ini, diketahui bahwa Wakil Kepala Misi AS https://menghadapimu.com/di Indonesia Jason P. Rebholz dalam kunjungannya ke Indonesia menuturkan bahwa lebih dari 100 perusahaan menunjukan minat pada infrastruktur energi bersih senilai lebih dari US$100 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun. Hal tersebut dikatakan di tengah pembahasan mengenai kemajuan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Apakah turis ‘selfie’ di tempat-tempat ‘Instagrammable’ masih jadi tren?

wisata

Perilaku buruk para turis di berbagai lokasi wisata dunia demi mendapatkan foto yang sempurna untuk diunggah di media sosial, membuat sejumlah pengelola tempat wisata dan operator tur mendorong pengunjung untuk menikmati liburan – alih-alih sekadar ‘selfie’ atau swafoto.

Hampir 10 tahun yang lalu, putra Karthika Gupta yang berusia lima tahun jatuh di Taman Nasional Yellowstone akibat ulah wisatawan yang berlomba-lomba untuk berswafoto dengan latar belakang bison yang sedang berkeliaran.

Namun sejak kejadian yang menyedihkan itu, Gupta, seorang fotografer dan penulis, melihat perilaku buruk wisatawan demi mendapatkan selfie yang sempurna makin menjadi-jadi.

Dalam perjalanannya ke Sri Lanka tepat sebelum pandemi, ia menyaksikan gerombolan wisatawan berdesakan untuk mendapatkan foto Bukit Pohon Kelapa di Mirissa yang terkenal sebagai tempat yang ‘Instagramable’.

Meskipun tidak ada seorang pun (yang dia lihat) yang terluka, Gupta amat terganggu. Dia pun menjadi frustrasi karena tidak dapat melihat sepenuhnya, apalagi memotret, pemandangan matahari terbenam yang terkenal di tempat itu.

Gupta tidak menentang pengambilan foto (dia juga berharap mendapatkan beberapa foto untuk portofolionya), tapi dia tidak bisa menerima apa yang dia gambarkan sebagai “kurangnya perhatian terhadap orang lain”.

Pemandangan yang seharusnya indah dan menawan, kini dirusak oleh perilaku buruk terlalu banyak orang yang mencoba mengambil foto pemandangan spektakuler tersebut.

“Ini bukan kenangan yang indah,” kata Gupta tentang kunjungannya ke salah satu tempat paling populer di Sri Lanka (pada saat publikasi, #MirissaSriLanka memiliki lebih dari 20.000 tag di Instagram)

Budaya selfie bukanlah hal baru, begitu pula dengan “ perilaku menyimpang ”, menurut Vanja Bogicevic, seorang profesor klinis di Tisch Center of Hospitality di New York University, mencatat bahwa perilaku seperti ini sudah ada sejak lama.

Namun dengan meningkatnya “perjalanan balas dendam ” dan “ketakutan akan ketinggalan”, overtourism – dan budaya selfie, yang tampaknya merupakan konsekuensi yang saling berkaitan – semakin meningkat sejak pandemi, jelasnya.

wisata

Meskipun beberapa pemerintah daerah berusaha memikat turis untuk mengunjungi objek wisata dan wilayah yang kurang dikenal – Bogicevic mengutip upaya Amsterdam untuk memindahkan distrik lampu merahnya ke pinggiran kota dan upaya Florence untuk menarik wisatawan ke lingkungan yang kurang dikenal.

Destinasi lain, seperti Venesia, tidak dapat melakukan hal tersebut karena popularitas tempat itu yang sampai-sampai merugikan nilai-nilai kota dan menimbulakan rasa kekecewaan penduduk setempat .

Bulan lalu, sebuah gondola di kanal-kanal Venesia terbalik ketika sekelompok pelancong dari China menolak untuk duduk dan berhenti demi mengambil foto.

Ini bukan pertama kalinya seorang turis membuat kerusakan di Venesia, dan kemungkinan besar ini bukan yang terakhir di kota terkenal di Italia itu – atau di tempat lain.

Meskipun ada upaya dari berbagai destinasi di seluruh dunia yang menginginkan wisatawan untuk berhenti dan menikmati suasana tanpa harus mengabadikan setiap detiknya dengan kamera, ada pengunjung yang “melanggar norma masyarakat”, menunjukkan perilaku yang “tidak menghormati budaya”, kata Bogicevic .

Baik itu berpakaian yang tidak pantas di tempat keagamaan (dengan melakukan selfie), berpose di depan tugu peringatan, atau melakukan perilaku pengambilan foto yang berisiko (seperti di Venesia), perilaku ini dapat menimbulkan masalah baik bagi warga maupun pengunjung.

Jumlah penduduk setempat yang keberatan dengan perilaku wisatawan yang buruk juga terus meningkat. Mereka menyuarakan keprihatinan kepada pihak berwenang yang mulai mengambil tindakan.

Para pengambil kebijakan dan pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk membatasi perjalanan ke lokasi-lokasi tertentu, membatasi kapasitas , atau memungut biaya yang tinggi untuk kunjungan .

Beberapa bahkan mengambil tindakan langsung terhadap pengambilan foto dan selfie.

wisata

Dua tahun lalu, Selandia Baru mengadopsi pendekatan inovatif untuk memerangi budaya selfie dengan mendesak wisatawan untuk berhenti mengambil foto yang terinspirasi dari influencer di tempat-tempat wisata dan sebagai gantinya berbagi sesuatu yang baru tentang perjalanan mereka di negara tersebut.

“Jika seseorang mengamati seorang influencer, dan mereka terdorong untuk pergi ke destinasi tersebut, mungkin influencer bertanggung jawab untuk benar-benar mengedukasi wisatawan [melalui konten mereka],” katanya.

Namun, bagi sebagian wisatawan Gen X, aktivitas selfie yang tiada henti hanya akan menjadi gangguan, dan justru tidak menjadi inspirasi untuk melakukan perjalanan dan perencanaan perjalanan di masa depan.

Gupta dan keluarganya, yang tinggal di Chicago, menyukai Yellowstone tetapi sekarang mereka pergi ke sana saat musim dingin, ketika pengunjungnya jarang.

Mereka rutin mencari destinasi yang tidak populer untuk menghindari kerumunan wisatawan yang terobsesi dengan selfie.

“Saya kesal karena orang-orang menolak untuk mematikan perangkat dan menikmati momen,” tambah Jeremy Harlan, produser CNN (dan seorang Gen X) yang tinggal di Denver, Colorado, dan sering bepergian untuk bekerja dan bersantai.

“Jika Anda sedang berjalan-jalan di sekitar Montserrat, berhentilah dan lihat keindahannya dengan mata Anda dan bayangkan itu di kepala Anda. Sebuah iPhone 15 tidak bisa meniru gambar itu.”

Budaya selfie telah merusak jalanan berbatu di Dumbo, Brooklyn, menurut Allison Tick, seorang desainer interior yang mengidentifikasi diri sebagai anggota Gen X.

Dumbo adalah “contoh sempurna” tentang bagaimana “fenomena ini sudah keterlaluan”, kata Tick, yang menunjukkan bagaimana seluruh jalan di lingkungan tersebut kini diblokir “untuk selfie”.

Itu bukan tempat yang bisa dia nikmati lagi, dan dia bilang itu memalukan.

“Pertama-tama, aku tahu ini hanya menunjukkan umurku, tapi kata selfie pun aku benci. Anda hanya memotret dirimu sendiri.”

wisata
Keterangan gambar,Budaya selfie telah merusak jalanan Dumbo di Brooklyn, menurut Allison Tick.

Atau, Anda memotret diri sendiri dan seekor kucing liar dan melewatkan esensi pengalaman berburu truffle yang Anda bayarkan dan kemudian mengeluhkannya nanti, seperti yang terjadi pada salah satu peserta Experience BellaVita , operator tur independen di Italia.

Hal ini pada akhirnya menyebabkan perusahaan menerapkan cara baru bagi peserta berburu truffle untuk “membenamkan diri dalam momen”, jelas Marino Cardelli, pemilik Experience BellaVita .

Kini, dalam perburuan truffle di Abruzzo, para peserta Experience BellaVita diberikan peralatan – cangkul berburu truffle dan camilan untuk anjing pemburu truffle – sehingga mereka secara aktif terlibat dengan pengalaman tersebut dan tidak terlalu cepat meraih perangkat mereka.

Intinya, kata Cardelli, adalah untuk mencegah orang menggunakan ponsel mereka sehingga mereka bisa mendapatkan “pengalaman perjalanan yang lebih bermakna yang melampaui kedangkalan selfie”.

Meski begitu, Cardelli memahami keinginan untuk mendapatkan gambaran visual dari pengalaman berburu truffle, itulah sebabnya dia menyewa seorang fotografer profesional untuk mendokumentasikan pengalaman tersebut bagi para wisatawan.

Untuk mendorong pengalaman perjalanan yang lebih kaya dan spontan, FTLO (For the Love of Travel), sebuah perusahaan perjalanan yang terutama merancang perjalanan kelompok untuk Milenial dan Zoomer, baru-baru ini meluncurkan keberangkatan tanpa telepon .

“Jika seseorang tidak dapat berkomitmen untuk melakukan seluruh perjalanan tanpa telepon,” mereka didorong “untuk menjalani beberapa hari tanpa telepon”, kata Tara Cappel, CEO dan pendiri perusahaan, yang percaya bahwa praktik ini akan memungkinkan peserta kelompok untuk melakukan perjalanan tanpa telepon menikmati sepenuhnya tanpa merasakan tekanan untuk memposting di media sosial.

wisata

Operator tur kini menawarkan perjalanan tanpa perangkat untuk memberikan pengalaman yang lebih kaya dan koneksi yang lebih bermakna.

Meskipun sebagian besar generasi X menyuarakan ketidaksukaan mereka terhadap budaya selfie, Cappel percaya bahwa generasi Milenial dan wisatawan Gen Z juga tertarik pada pengalaman bebas gangguan – ‘digital detox’ di mana mereka dapat meletakkan ponsel dan terhubung dengan wisatawan lain serta lingkungan sekitar.

“Ada perbedaan besar dalam pengalaman perjalanan tanpa tekanan smartphone,” kata Cappel.

Tick tidak selalu memerlukan perjalanan tanpa telepon; dia menghargai memiliki foto untuk dilihat kembali setelah perjalanan.

Namun yang dia tidak suka adalah usaha untuk berpose dan perjuangan demi kesempurnaan dalam upaya untuk membuat semuanya terlihat ‘candid’.

“Saya suka foto, dan saya suka jalan-jalan dan mempunyai foto-foto sehingga saya bisa mengingat banyak hal,” kata Tick. Tapi dia berharap itu lebih sederhana. “Jika kamu ingin berfoto, ambillah fotonya.”

Dan jika Anda masih merasa perlu untuk mendapatkan foto Instagram yang sempurnahttps://menghadapimu.com/, O’Keefe mengatakan bahwa membatasi perilaku selfie yang tidak bertanggung jawab adalah setengah dari edukasi dan setengah dari penegakan hukum.

Pemilu 2024: Pemilih muda, politik dinasti, dan potensi polarisasi – Sejumlah hal yang perlu Anda ketahui

Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto

Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan menggelar pemilihan umum yang diklaim terbesar di dunia pada 2024 mendatang. Jumlah total pemilih diperkirakan mencapai 74% dari total populasi Indonesia, sebagian di antaranya adalah pemilih pemula.

Lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama.

Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah dibuka mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.

Sejauh ini, tiga koalisi besar terbentuk mengikuti figur yang bertarung pada Pemilu 2024: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.

Potensi penyalahgunaan wewenang, terbajaknya sistem demokrasi, hingga ancaman suburnya politik dinasti dinilai pengamat politik akan mewarnai jalannya Pilpres 2024, menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres pada Senin (16/10).

Putusan ini dianggap membuka jalan bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka — wali kota Surakarta yang baru berusia 36 tahun — untuk bertarung dalam Pilpres mendatang, sekaligus menguatkan tudingan bahwa Jokowi dan Gibran melanggengkan politik dinasti.

Pada Senin (27/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2024 dihadiri tiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2024.

Mereka adalah pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN); pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming; dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Deklarasi kampanye damai pemilu ini menandai awal mula masa kampanye Pilpres 2024 yang dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama masa kampanye, KPU menggelar debat capres-cawapres sebanyak lima kali.

Pilpres 2024

Tiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres https://menghadapimu.com/2024

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Tata Niaga Timah

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Kuntadi, Jumat (3/11/2023)JIBI/Bisnis-Surya Dua Artha Simanjuntak

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Kuntadi

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk. (TINS) 2015-2022, Selasa (6/2/2024). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi mengungkap kedua tersangka berinisial TN dan AA. “Saudara TN selaku Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM, serta saudara AA selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM,” katanya di Lobby Gedung Kartika Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024). Kuntadi memaparkan bahwa pihaknya telag melakukan pemeriksaan yang cukup intensif dan pemenuhan 2 alat bukti yang cukup sebelum menjerat kedua tersangka.

Adapun kasus ini bermula pada 2018, TN selaku beneficial ownership CV VIP terbukti melakukan kerja sama dengan PT Timah dalam penyewaan peralatan processing pemurnian timah. TN lantas memerintahkan AA selaku manajer operasional tambang untuk menyediakan kebutuhan bijih timah, yang ternyata diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT Timah menggunakan CV-CV yang dibentuk sebagai perusahaan boneka.

“Selanjutnya untuk melegalkan bijih timah yang diperoleh secara ilegal tersebut, maka PT Timah mengeluarkan SPK [surat perintah kerja] yang seolah-olah di antara CV tersebut ada pekerjaan pemborongan pengangkutan sisa pemurnian mineral timah,” lanjut Kuntadi. https://menghadapimu.com/Atas perbuatan tersebut, Kejagung menjerat kedua tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Terkait kasus ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan satu tersangka berinisial TT dari pihak swasta

Kubu Aiman Klaim Kantongi Keterangan dari Dewan Pers, Bukti Masih Wartawan

Kubu Aiman Klaim Kantongi Keterangan dari Dewan Pers, Bukti Masih Wartawan. Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap menyinggung ketidaknetralan polisi pada Pemilu 2024./Instagram @aimanwitjaksono

Kuasa hukum mengklaim sudah mengantongi keterangan dari dewan pers soal status wartawan dari Jubir TPN Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono. Ketua Tim Kuasa Hukum Aiman, Finsensius Mendrofa mengatakan keterangan tersebut membuktikan bahwa kliennya masih berstatus wartawan saat melakukan konferensi pers di TPN Ganjar-Mahfud. Sebagaimana diketahui, Aiman melakukan konferensi pers tersebut dilakukan pada Sabtu (11/11/2023). Dalam kesempatan tersebut, Aiman memberikan keterangan yang menyinggung netralitas Polri di Pemilu 2024. “Saat itu [Aiman] masih berstatus aktif sebagai wartawan, dan ini dikuatkan dengan surat dewan pers yang sudah kami terima per tanggal 2 Februari 2024 kemarin,” tuturna kepada wartawan, dikutip Rabu (7/2/2024).

Dia menambahkan, melalui surat keterangan dewan pers tersebut bakal menguatkan pihaknya untuk berargumentasi saat sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Artinya, kata Finsen melalui surat itu juga kliennya memiliki hak tolak untuk memberikan informasi narasumbernya. Dengan demikian, https://menghadapimu.com/kubu Aiman menilai bahwa tim penyidik Polda Metro Jaya telah mengesampingkan UU soal Pers.

Bunga Citra Lestari dicibir warganet karena menikah lagi – Mengapa menjadi janda sangat sulit bagi perempuan?

Bunga Citra Lestari.
Bunga Citra Lestari.

Instagram penyanyi Bunga Citra Lestari diserbu warganet setelah kabar pernikahannya dengan Tiko Aryawardhana pada Desember tahun ini beredar di media.

Setidaknya ada 1.600 lebih komentar yang isinya antara lain mempertanyakan keputusan Bunga menikah dengan pria tersebut. Ada juga yang mencibir Bunga karena dianggap tidak menepati janjinya pada almarhum mantan suami Ashraf Sinclair untuk sehidup semati.

Cibiran yang dialami penyanyi dengan sapaan BCL ini juga dialami oleh kebanyakan perempuan dengan status janda lainnya.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengatakan apa yang terjadi pada BCL dan janda lainnya disebabkan oleh konstruksi gender yang menempatkan perempuan sebagai “lambang kesetiaan”.

Padahal baik perempuan dan laki-laki – terlepas dari statusnya janda atau duda – berhak melakukan upaya untuk melanjutkan hidup, kata akademisi dari Universitas Semarang Yuliyanto Budi Setiawan.

Seperti apa komentar warganet di kolom Instagram BCL?

Kabar rencana perkawinan penyanyi Bunga Citra Lestari dengan Tiko Aryawardhana menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.

Di media massa seperti online dan televisi, segala hal pribadi yang menyangkut calon suaminya dikuliti dan diberitakan tanpa ada konfirmasi dari orang yang bersangkutan.

Seperti asal usulnya, pekerjaan, bahkan perceraian dengan mantan istrinya terdahulu.

Adapun Bunga tak lepas dari cibiran warganet.

Di kolom komentar Instagramnya, penyanyi ini dianggap mengingkari janjinya pada almarhum mantan suami Ashraf Sinclair, yakni bakal sehidup semati.

“Katanya mau setia sama almarhum suami dan mau dimakamkan di samping makam mantan suami, kok nikah lagi…” begitu salah satu komentar dari akun @ridiakcantika.

Ada juga yang mempertanyakan alasan BCL menikah dengan duda.

“Nikahnya sama bapak-bapak anak tiga, track record-nya cerai karena cekcok dan nafkah. Apa ini definsi mokondo?” tulis akun @arjuna.arjunaa.

“Auto bakal menyesal banget nikahin duda tiga anak…” tulis akun @yeli.yeliani.

Kendati ada juga warganet yang menilai keputusan BCL buat menikah tak ada yang salah.

“Netizen ini bantu dia healing pas masa sulit juga enggak. Naruh beban ekspektasi enggak realistis dan super ideal ke dia. Pas dia bahagia dijutekin, kalian tuh siapa? Punya hak apa kok kecewa…” sebut akun @tikabanget.

Mengapa janda dicibir?

Komentar seragam bernada sindiran, cibiran, serta ejekan seperti itu, menurut Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, disebabkan oleh konstruksi gender yang selalu menempatkan perempuan sebagai “tolok ukur dari penilaian sebuah moralitas dan kesetiaan”.

Hal itu terwujud dalam ekspektasi di masyarakat bahwa perempuan harus tetap memelihara kesetiaaan pada pasangannya lebih tinggi daripada laki-laki memelihara kesetiaan pada istrinya.

“Apalagi konstruksi gender menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dilayani,” ujar Andy Yentriyani kepada BBC News Indonesia.

“Sehingga kalau ada duda menikah lagi, justifikasinya adalah dia butuh orang yang mendampingi, melayani, memberikan kesempatan untuk berproduksi dengan lebih efektif di luar rumah.”

Foto ilustrasi pernikahan.

Sementara perempuan, sambung Andy, akibat ekspektasi yang lebih untuk menjaga kesetiaannya membuat orang-orang nyinyir atau cenderung menghakimi kalau memutuskan untuk menikah lagi pasca pasangannya meninggal.

“Ekspektasi yang lebih pada perempuan menjaga ketulusan, kesucian, kesetiaan karena perempuan diharapkan tidak berganti pasangan.”Cara pandang yang keliru seperti ini sudah berlangsung lama.Misalnya, dalam budaya India ada tradisi Sati. Ketika seorang suami meninggal, sang istri diharapkan melompat ke api kematian saat suaminya dibakar, ujar Andy.Namun sebaliknya, saat istrinya meninggal, si suami tidak dibebankan apapun.”Bandingkan dengan laki-laki yang belum sebulan istrinya meninggal dan menikah lagi, pasti dimaklumi karena butuh orang yang meladeni,” tuturnya.

Dampak dari konstruksi gender dan harapan yang berlebihan itu membuat status menjadi janda sangat sulit bagi perempuan.

Karena mereka akan diidentikkan sebagai orang yang punya kecenderungan merebut pasangan orang lain.

“Dan itu dilekatkan dengan pengalaman seksualnya, sejarah hidupnya.”

“Untuk kasus BCL, mungkin karena publikasi pada saat kematian pasangannya yang terlalu heboh membuat dia dicitrakan sedemikian rupa… sehingga orang punya ekspektasi yang berlebih juga soal kesetiannya.”

‘Seakan kita tidak layak dapat pasangan’

Founder komunitas #SaveJanda, Mutiara Proehoeman, berkata menjadi janda di mata masyarakat berat karena kerap dianggap warga negara kelas bawah.

“Karena kita dianggap barang bekas,” ujar Mutiara kepada BBC News Indonesia.

Berkaca pada pengalamannya dan beberapa anggota di komunitas, saat mereka memutuskan untuk menikah lagi beberapa orang di sekitar cenderung tak setuju sehingga mempertanyakan keputusan tersebut.

Foto ilustrasi pernikahan.
Keterangan gambar,Foto ilustrasi pernikahan.

Pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar adalah apa motivasi mereka menikah lagi, apakah demi alasan ekonomi atau seksual.

Ada juga, kata Mutiara, yang meragukan mereka bisa mempertahankan perkawinan itu karena sebelumnya pernah bercerai.

“Bercerai itu dianggap gagal, padahal alasan cerai itu banyak ada yang karena KDRT,” katanya kesal.

Atau kalau mendapat pasangan yang status pendidikan dan ekonomi lebih tinggi, sambung Mutiara, orang-orang sekitar seperti heran dan sedikit sinis bagaimana bisa seorang janda mendapatkan pasangan yang baik.

“Seakan-akan kita enggak layak mendapatkan suami yang capable [cakap].”

“Jadi kita menikah lagi digunjingin, tidak menikah dipertanyakan… serba salah.”

Mutiara mengalami sindiran dari teman-temannya kala memutuskan menikah lagi setelah 14 tahun berpisah dengan mantan suaminya.

Pada waktu itu, beberapa temannya bergurau, “hebat yaaa kamu bisa menikah lagi, kan kamu janda.”

“Kalau teman perempuan bilangnya, ‘ditunggu gagalnya ya…'”

Ia tak menanggapi cemooh itu, meskipun dia menyimpan perasaan sedih dan kecewa.

“Saya manusia yang ingin punya pernikahan, enggak ada yang mau jadi janda. Kalau ada kesempatan menikah dan dapat pasangan yang baik, kenapa tidak?” ungkapnya.

Dari kegelisahan itulah Mutiara membuat komunitas #SaveJanda yang tujuannya sebagai tempat berbagi pengalaman dan saling menguatkan.

“Karena kata janda itu netral tidak mengandung muatan apapun atau beban bagi perempuan.”

Label negatif janda

Akademisi dari Universitas Semarang Yuliyanto Budi Setiawan yang membuat disertasi soal pelabelan gender di media, menjelaskan pandangan sinis bahkan pelabelan negatif terhadap janda yang diciptakan media sudah terjadi sejak lama.

Beberapa pelabelan negatif soal janda seperti: janda gatel atau janda gambreng – yang digambarkan sebagai perebut pasangan orang lain.

Gambaran tersebut, imbuhnya, membuat segala tingkah laku mereka selalu salah di mata masyarakat.

“Mereka diam pun salah dan dilabelkan negatif oleh lingkungan, apalagi memutuskan menikah lagi,” jelasnya kepada BBC News Indonesia.

Padahal perempuan yang berstatus janda berhak memutuskan menikah, sama seperti pria yang berstatus sebagai duda.

Salah satu cara memutus label itu, katanya, harus ada upaya dari masyarakat untuk membuka kesempatan kepada mereka untuk bertindak dan berargumen.

Apa itu Salam 4 Jari dan mengapa menargetkan Prabowo-Gibran?

Gambar empat jari dari unggahan template @johnmuhammad_ yang menganjurkan masyarakat tidak memilih pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran.
Keterangan gambar,Gambar empat jari dari unggahan template @johnmuhammad_ yang menganjurkan masyarakat tidak memilih pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran.

Fenomena Salam 4 Jari yang muncul di media sosial baru-baru ini tampak menyudutkan pasangan calon presiden – calon wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

John Muhammad, aktivis yang memelopori gerakan Salam 4 Jari, mengatakan tujuan di balik gerakan itu adalah mengarahkan para pemilih mengambang yang belum menentukan pilihan agar memilih paslon 01 atau 03 dalam Pilpres 2024.

Ia berharap gerakan itu dapat mengurangi potensi terjadinya pilpres satu putaran, seperti yang diharapkan kubu Prabowo-Gibran.

“Saya mewakili kelompok orang yang tidak menginginkan 02 menang. Jadi, perlu ada koalisinya. Mengapa empat jari? Karena 01 ditambah 03. Tapi empat jari juga punya makna, kita membela demokrasi,” ucap John.

Akan tetapi, Direktur juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi, mengatakan gerakan Salam 4 Jari tidak akan berpengaruh secara signifikan pada elektabilitas Prabowo-Gibran.

Apa itu fenomena Salam 4 Jari?

Salam 4 Jari adalah gerakan yang ramai di media sosial yang terciri dari lambang tangan dengan empat jari teracung. Gerakan itu mengajak masyarakat memilih antara paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau kandidat nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

“Kami yakin bahwa paslon Nomor 2 (Prabowo-Gibran) tak layak dipilih dan harus dihindari. Kami sadar bahwa untuk mengalahkan paslon Nomor 2 diperlukan solidaritas rakyat yang lebih besar dari sekadar gabungan paslon Nomor 2 (Anies-Muhaimin) & Nomor 3 (Ganjar Mahfud),” bunyi alasan yang tertera dalam unggahan Instagram.

Foto tersebut telah diunggah di X (sebelumnya bernama Twitter) oleh akun @gitaputrid dan diunggah ulang 11.000 kali dengan 24.000 tanda suka.

John Muhammad, seorang aktivis yang menjabat sebagai Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia adalah pencetus gerakan Salam 4 Jari yang ia sebut sebagai Ekspresi Pilihan Bukan Prabowo-Gibran.

Ia juga pernah menjabat sebagai Deputy Director dari Public Virtue, sebuah lembaga demokrasi dan aktivisme kewargaan yang ia dirikan bersama Usman Hamid, AE Priyono, Andar Nubowo dan Edwin Partogi.

John menjelaskan bahwa ia terinspirasi dari gerakan serupa yang pernah dilakukan di Brasil menjelang pemilihan presiden, ketika Luiz Inacio Lula da Silva menang setelah partai-partai di Brasil bersatu melawan calon petahana alias incumbent.

“Di luar itu, memang ada penilaian yang saya lihat terus terang berpengaruh dengan sikap Jokowi, presiden yang kemudian secara lugas menyatakan dirinya boleh berkampanye dan berpihak.

“Kita nggak perlu bingung siapa yang akan dia pihak, pasti dia memihak pada anaknya,” ujar John kepada BBC News Indonesia.

Ia mengatakan bahwa tujuan akhir dari Salam 4 Jari adalah menyatukan para pendukung kubu paslon 01 dan paslon 03 agar dapat mengalahkan paslon 02, Prabowo-Gibran, pada putaran kedua.

Namun kini, John mengatakan yang terpenting adalah menganjurkan para pemilih yang masih “galau” dan belum menentukan pilihan agar tidak memilih paslon nomor urut 02.

Dengan begitu, katanya, masih ada harapan paslon 01 dan 03 akan memiliki elektabilitas yang cukup untuk membuat Pilpres 2024 menjadi dua putaran.

“Kemenangan dalam satu putaran, ini yang tentunya tidak kami harapkan. Karena kami berharap ada pertarungan putaran kedua, supaya napasnya lebih panjang, terus kemudian supaya juga koalisi opisisi bisa terjadi,” ungkapnya.

Berdasarkan Pasal 416 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat pemilu satu putaran adalah paslon memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa pemilu satu putaran menjadi ancaman yang sangat riil. Sebab, ia percaya bahwa sistem pemilu sudah “condong ke 02 atau pro-pemerintah”.

Aliansi Jaga Demokrasi (AJD), yang merupakan gabungan mahasiswa dari sejumlah universitas di Yogyakarta, sebarkan Koran ‘Achtung’, sebut Prabowo ‘penculik aktivis 98’ pada Selasa (16/01).
Keterangan gambar,Aliansi Jaga Demokrasi (AJD), yang merupakan gabungan mahasiswa dari sejumlah universitas di Yogyakarta, sebarkan Koran ‘Achtung’, sebut Prabowo ‘penculik aktivis 98’ pada Selasa (16/01).

Meskipun John membantah bahwa kampanye-nya merupakan black campaign, yakni kampanye yang menjatuhkan lawan dengan ujaran kebencian atau hoaks. Dia mengakui bahwa itu adalah bentuk kampanye negatif.

“Kampanye negatif itu masih diperbolehkan. Saya yakin betul bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak melanggar peraturan pemilu. Karena gerakan tidak mendukung dan mendukung, itu sama nilainya,” tegas John.

Direktur Algoritma Research and Consulting sekaligus Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai bahwa gerakan itu membingungkan karena tidak memberi arahan spesifik bagi para pemilih untuk memilih antara 01 atau 03.

“Jadi secara mau mengajak orang dalam konteks ini, menurut saya masih membingungkan. Meskipun sebagai hak warga negara sih sah-sah saja. Kalau Anda tidak mau pilih 02, tapi mau pilih 01 atau 03. Pilihannya cuma satu,” ujar Aditya.

Jubir TKN 02: ‘Tidak ada pengaruhnya bagi Prabowo-Gibran’

Direktur juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa ia mengetahui tentang Salam 4 Jari yang beredar di media sosial. Namun, ia tidak terlalu khawatir karena ia menilai gerakan itu tidak akan berdampak pada Prabowo-Gibran.

“Itu bebas-bebas saja, nggak ada pengaruhnya untuk TKN Prabowo-Gibran dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas. Malah TKN kami berharap pemilu ini harus menjadi proses pendidikan politik yang baik,“ ungkap Viva Yoga kepada BBC News Indonesia.

Ia mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan paslon 02, Prabowo dan Gibran, untuk pemilu yang akan datang. Ia juga mengatakan bahwa TKN tidak akan mengajukan laporan terkait gerakan itu karena dinilai pengaruhnya kurang signifikan.

Warga mengenakan bando rambut dengan hiasan paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti kampanye akbar bertajuk kirab kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (28/1).
Keterangan gambar,Warga mengenakan bando rambut dengan hiasan paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti kampanye akbar bertajuk kirab kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (28/1).

“Kalau soal pelanggaran aturan, silakan Bawaslu menanggapi. TKN tidak akan mengajukan bahwa itu pelanggaran atau tidak,“ kata Viva Yoga.

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadiala merespons fenomena itu. Ia menilai gerakan itu tidak akan berjalan dan hanya dibuat oleh orang-orang yang khawatir paslon mereka akan kalah.

“Kami di [kubu] pasangan nomor urut 2 tidak pernah memikirkan orang-orang lagi galau, kami benar-benar berpikir tentang masa depan bangsa, itu terserah mereka, tapi saya tinggal lah, rakyat sudah pintar,” ucapnya, seperti dikutip oleh Detikcom pada Sabtu (27/01).

Apakah melanggar aturan pemilu?

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Totok Hariyono, mengatakan bahwa ia baru mendengar tentang gerakan Salam 4 Jari dan timnya akan mempelajarinya lebih lanjut jika ada yang melaporkan gerakan itu ke Bawaslu.

“Kami berharap dalam pemilu ini tidak ada saling menghasut, saling menjatuhkan. Karena kalau menghasut itu jelas SARA, itu [Pasal] 280 ada larangannya. Untuk ujaran kebencian, menghasut, itu ada tindak pidananya. Dengan kekerasan atau suku ras agama,“ ujar Totok.

Peneliti Perludem, Ihsan Maulana, mengatakan bahwa timnya melihat gerakan Salam 4 Jari tidak menyalahi aturan dalam UU Pemilu. Karena gerakan itu merupakan bagian dari kampanye yang dilakukan masyarakat.

Dewan Pengawas mulai adili puluhan pegawai KPK yang diduga terlibat skandal pungli di rutan, ‘Komisi ini hancur, harus di-install ulang’

KPK, korupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengadili 93 orang pegawai KPK, Rabu (17/01), yang diduga terlihat skandal pungutan liar di rumah tahanan komisi antirasuah itu.

Dugaan keterlibatan puluhan pegawai KPK dalam skandal itu menunjukkan “pengeroposan nilai integritas yang sangat serius di tubuh KPK”, kata pengamat antikorupsi.

Namun demikian, KPK menegaskan bahwa proses penegakan etik dan dugaan tindak pidana masih berjalan secara independen.

Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Zaenur Rohman mengatakan pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga anti-rasuah itu sudah merambat dari pimpinan hingga ke tingkat pegawai.

Ia merujuk pada kasus yang menjerat ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.

“Ketika pimpinan tidak memberikan keteladanan bahkan menerjang nilai-nilai integritas yang selama ini dijunjung tinggi, tentu anak buah, pegawai, bawahan itu akan berlaku lebih beringas lagi,” kata Zaenur pada Minggu (14/01).

Namun, Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan praktik pungutan liar di rumah tahanan KPK diduga sudah berlangsung sejak 2018, sebelum Firli menjabat. Sehingga, kedua hal tersebut tidak ada hubungannya.

Ia pun menegaskan proses penanganan pelanggaran internal melalui penegakan etik, dugaan tindak pidana, dan penegakan disiplin masih berjalan dan sidang etik.

“Dalam sidang etik nanti Dewas pastinya akan memutus dugaan pelanggaran ini secara independen, sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam UU 19 Tahun 2019,” kata Ali dalam pernyataannya kepada BBC News Indonesia.

Firli Bahuri (foto atas) disebut melanggar kode etik lantaran menggunakan helikopter untuk kegiatan pribadi ke Baturaja, Sumatera Selatan pada Juni 2020 lalu.
Keterangan gambar,Indonesia Corruption Watch mengatakan telah terjadi tujuh pelanggaran internal KPK selama periode 2020-2023 selama masa jabatan Firli Bahuri (foto atas).

Sidang pertama digelar, menyeret kepala rutan hingga staf rutan KPK

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mulai menyidangkan dugaan pelanggaran etik dalam kasus pungutan liar di rutan lembaga antirasuah, Rabu (17/01).

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris mengatakan, pada Rabu, pihaknya akan menyidangkan 15 dari 93 pegawai yang diduga terlibat dalam kasus pungli.

Dari puluhan pegawai itu, Dewas mengelompokkannya menjadi tujuh berkas, sesuai pasal atau tuduhan pelanggaran etik yang sama.

Menurut Syamsuddin, terdapat enam berkas perkara yang masing-masing menyangkut 15 orang pegawai.

Pelanggaran etik pungli itu melibatkan kepala rutan, eks kepala rutan, staf, hingga pengawal tahanan, ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

“Macam-macam 93 itu ada kepala rutan ada mantan kepala rutan, ada apa ya semacam komandan regunya yang gitu-gitu,” katanya.

Syamsuddin menjelaskan, secara umum tindakan yang mereka lakukan adalah “memberikan pelayanan lebih” dan “melanggar ketentuan” kepada para tahanan. Saat itulah mereka mendapatkan “pungutan liar”.

“Bisa juga dalam bentuk apa namanya ngecas Hp dan lain-lain,” ungkapnya, memberikan contoh.

Skandal pungli di rutan KPK kembali mencuat baru-baru ini usai Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengumumkan sidang dugaan pelanggaran kode etik terkait pungutan liar (pungli) di rutan KPK yang dilakukan oleh 93 orang pegawai akan segera digelar pada bulan ini.

Berdasar data Dewas KPK, setidaknya uang senilai Rp4 miliar berhasil diraup oleh puluhan pegawai tersebut hanya dalam kurun waktu tiga bulan saja, pada periode Desember 2021-Maret 2022.

Indonesian Corruption Watch (ICW) memperkirakan angka ini akan terus bertambah seiring pengembangan lebih lanjut. Kondisi ini semakin memperlihatkan adanya “guncangan krisis integritas yang luar biasa” yang sedang melanda KPK.

Bagaimana skandal pungli di rutan KPK terbongkar?

Skandal pungli di rumah tahanan KPK pertama kali disampaikan oleh Anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers pada Juni 2023 lalu. Dugaan pungli disebut mencapai nilai Rp4 miliar dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2022 berdasarkan hasil pengusutan Dewas.

“Tanpa pengaduan, jadi kami di sini ingin menyampaikan Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menertibkan KPK ini dan tidak, siapa saja, kami tidak pandang,” kata Albertina, seperti yang dilaporkan oleh Kompas.com Senin (19/06).

Menindak laporan tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus yang tengah berjalan serta kasus-kasus pelanggaran disiplin lainnya yang belum terungkap.

“Kami segenap pimpinan dan insan KPK menyesalkan dugaan peristiwa dimaksud dan KPK berkomitmen untuk menindak secara tegas, obyektif sesuai dengan paksa terhadap siapapun pelakunya,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers pada Rabu (21/06) malam.

Anggota Dewan Pengawas Albertina Ho mengungkapkan dugaan pungutan liar di rumah tahanan KPK berinilai Rp4 miliar.
Keterangan gambar,Anggota Dewan Pengawas Albertina Ho mengungkapkan dugaan pungutan liar di rumah tahanan KPK berinilai Rp4 miliar.

Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa KPK sudah merotasi beberapa pegawai rutan yang diduga terlibat dalam pungutan liar.

“KPK juga langsung melakukan rotasi dari beberapa pegawai di rutan cabang KPK untuk kemudian memudahkan juga pemeriksaan-pemeriksaan oleh penyelidik KPK,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/6).

Menurut Ali, para pegawai yang terindikasi terkait dengan pungli itu ditempatkan pada bagian yang tidak mengganggu sistem kerja KPK ketika mereka dipanggil penyelidik.

Apa yang terbaru dari skandal pungli di rutan KPK?

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan para terduga pelaku menerima uang pungli hingga ratusan juta rupiah.

“Itu macam-macam juga, ada ratusan juta, ada yang hanya jutaan. Ada puluhan juta. Beda-beda sesuai dengan posisinya,” kata Syamsuddin kepada awak media di depan gedung ACLC KPK pada Jumat (12/1).

Ia mengatakan para korban pungli memberikan uang kepada pegawai KPK untuk mendapatkan fasilitas istimewa di tahanan. Nilai awal dugaan pungli yang disebut mencapai Rp4 miliar, kini sudah bertambah.

Sebelumnya, Dewas KPK mengungkapkan sebanyak 93 pegawai KPK akan menjalani sidang etik terkait pungutan liar di rumah tahanan KPK. Salah satu diantaranya adalah Kepala Rutan (Karutan) Achmad Fauzi.

“[Karutan] diduga terlibat dalam arti etik. Etiknya yang pasal mana, kita lihat lagi,” kata Albertina pada Kamis (11/01) di gedung ACLC KPK, dikutip dari detikcom.

Ia menjelaskan 93 pegawai tersebut tidak akan disidangkan sekaligus, melainkan akan dibagi menjadi beberapa kelompok.

Eks penyidik dan mantan ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, mengaku terkejut saat mendengar bahwa 93 pegawai KPK diduga terlibat dalam kasus pungli. Menurut dia, jumlah tersebut sangat banyak dan turut merusak integritas, sistem dan kebersihan KPK.

“Kejadian ini menunjukan bahwa benar teori ikan busuk dari kepala. Setelah sebelumnya ketua KPK 2019-2023 Firli Bahuri juga terbukti melanggar etik berat dan menjadi tersangka kasus korupsi terkait Kementerian Pertanian.

“Kini, 93 pegawainya diseret ke sidang etik juga. Tentu ironis sekali apa yang terjadi di tubuh KPK ini,” kata Yudi kepada BBC News Indonesia, Minggu (14/01).

Lebih lanjut, ia berharap Dewas dan KPK dapat bersikap tegas dan jernih dalam menindak kasus tersebut. Sebab, menurut Yudi seharusnya KPK memiliki “zero tolerance” terhadap praktik korupsi, bukan malah terlibat melakukannya.

“Bagi saya, yang penting ungkap semua. Jangan ditutupi. Yang salah dihukum agar efek jera dan pecat agar tidak meracuni yang lain,” ujar Yudi.

Apa tanggapan pegiat dan pengamat antikorupsi?

Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Zaenur Rohman, mengatakan dugaan 93 pegawai rutan yang melakukan pungli menunjukkan bahwa KPK sudah “hancur dari berbagai sisi”, mulai dari kepimpinan hingga pengawasan yang lemah.

“Dari sisi internal terjadi pengeroposan nilai integritas karena pimpinan KPK itu sendiri yang memberi contoh buruk. Dari sisi dasar hukum, KPK-nya sendiri bukan lembaga negara yang independensinya tinggi berdasarkan UU No. 19 2019, dari revisi Undang-Undang KPK,” kata Zaenur.

Oleh karena itu, menurut Zaenur KPK perlu “di-install ulang” dengan memecat para pegawai dan pimpinan yang terbukti melakukan pelanggaran serta melakukan review terhadap sistem yang ada.

“Kalau dulu KPK terkenal sangat kuat di dalam menjunjung nilai integritas, bahkan air putih saja ditolak kalau itu diberikan oleh pihak-pihak yang ada kaitannya dengan tugas KPK.

“Sekarang jangankan menolak air putih, bahkan keluarga dari tahanan pun dipungli, ini artinya sudah sangat jauh berbeda antara KPK dulu yang dibangun di atas nilai-nilai integritas,” ujarnya.

Massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (19/12). Mereka menuntut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri.
Keterangan gambar,Massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (19/12). Mereka menuntut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri.

Ia khawatir bahwa jika terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah itu akan semakin jatuh. Tanpa adanya kepercayaan publik, KPK akan sulit melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang efektif.

Berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) pada akhir Desember 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terendah kedua di antara beberapa lembaga negara.

Posisi lembaga antikorupsi ini berada sedikit di atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan angka 58,8%.

“Karena pemberantasan tidak selalu dalam arti penindakan, tapi juga dalam arti pencegahan. Itulah karena tidak ada keteladanan, susah untuk memasarkan nilai-nilai integritas,” lanjut Zaenur.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan bahwa selama periode kepemimpinan Firli Bahuri, telah terjadi setidaknya tujuh pelanggaran, baik di tingkat pimpinan maupun pegawai. Hal ini, menurut Kurnia, menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal KPK sudah sangat lemah.

“Maka periode kepemimpinan komisioner KPK 2019-2024 ini menjadi yang terbanyak dan dulu kalau kita melihat belum ada Dewan Pengawas,” kata Kurnia.

Ia menilai pokok masalah berada pada revisi UU KPK, yakni UU No. 19 tahun 2019, yang sebelumnya mengatakan pengawasan KPK merupakan tugas Deputi Pengawas Internal dan pengaduan masyarakat.

“Bahkan, sudah ada dua instrumen pengawas, justru lebih buruk ketimbang yang dulu. Jadi ini menandakan ada permasalahan yang juga sudah kita sampaikan sebelumnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pimpinan KPK berfokus pada pembenahan internal, yakni perbaikan tata kelola kelembagaan KPK serta merevisi UU KPK dan mengembalikannya seperti semula agar KPK dapat bekerja secara independen.

“Masyarakat tentu tidak akan lagi menaruh kepercayaan pada lembaga KPK khususnya dalam aspek penegakan hukum. Karena dalam periode saat ini justru terjadi jual-beli pengaruh yang sudah ditunjukan secara terang-berderang,” kata Kurnia

Seorang pengunjuk rasa duduk dengan mengenakan topeng Ketua KPK Firli Bahuri dan karton bertulisan “Pelanggar Etik“ pada aksi unjuk rasa depan Gedung KPK, Senin (10/4).
Keterangan gambar,Seorang pengunjuk rasa duduk dengan mengenakan topeng Ketua KPK Firli Bahuri dan karton bertulisan “Pelanggar Etik“ pada aksi unjuk rasa depan Gedung KPK, Senin (10/4).

Berikut daftar pelanggaran etik nilai integritas berdasarkan hasil riset ICW dalam periode 2020-2023:

  • Pengawal Tahanan KPK Inisial “TK“: Menerima gratifikasi dari tahanan KPK (2020).
  • Penyidik KPK Robin Pattuju: Berhubungan dengan pihak berperkara dan menerima suap (2021).
  • Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar: Berhubungan dengan pihak berperkara dan disinyalir menerima suap atau gratifikasi dari BUMN (2021).
  • Pegawai KPK Inisial “IGAS“: Mencuri barang sitaan berupa emas seberat 1,9 kilogram (2021).
  • Pegawai KPK Novel Aslen: Korupsi uang perjalanan dinas KPK (2023).
  • Pegawai Rutan KPK Mustarsidin: Perbuatan asusila dengan istri tahanan KPK (2023).
  • Pimpinan KPK Firli Bahuri: Berhubungan dengan pihak berperkara dan diduga menerima suap/gratifikasi serta melakukan pemerasan (2023).

Bagaimana KPK menanggapi skandal pungli di rutannya?

Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan Dewan Pengawas akan segera menggelar sidang etik atas dugaan pelanggaran di rutan KPK. Sidang tersebut akan diselenggarakan secara independen oleh Dewas sesuai tugas dan kewenangannya dalam UU 19 tahun 2019.

Hal ini, sambungnya, merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga marwah kelembagaan KPK.

“Penanganan pelanggaran internal melalui penegakan etik, dugaan tindak pidana, penegakan disiplin, serta perbaikan tata kelola merupakan wujud komitmen kelembagaan KPK dalam menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,“ ujar Ali kepada BBC News Indonesia.

Terkait tudingan pimpinan Firli Bahuri yang menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran tersebut, Ali mengatakan bahwa pungli rutan KPK diduga sudah terjadi sejak 2018.

“Sehingga tidak ada hubungan itu. Sekarang sedang berjalan etik, disiplin dan proses pidana. Tunggu saja prosesnya,“ kata Ali.

Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (kedua kiri), Albertina Ho (tengah), Syamsudin Haris (kanan), dan Harjono (kiri) bersiap menghadiri pengucapan sumpah jabatan Ketua KPK oleh Nawawi Pomolango di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
Keterangan gambar,Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (kedua kiri), Albertina Ho (tengah), Syamsudin Haris (kanan), dan Harjono (kiri) bersiap menghadiri pengucapan sumpah jabatan Ketua KPK oleh Nawawi Pomolango di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).

Ali mengatakan bahwa sejak awal memang sudah ada diskusi terkait UU KPK Nomor 19 tahun 2019 yang diminta untuk revisi kembali. Namun, ia menyebut KPK hanya bertugas sebagai pelaksana undang-undang tersebut dan tidak memiliki kewenangan mengubahnya.

“Andaikata pun sekarang undang-undang itu diubah, kami ikut dan tunduk pada undang-undang terbaru,“ ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan rumah tahanan (rutan) KPK kewenangannya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sehingga Kepala Cabang Rutan pun juga diangkat oleh Menkumham sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2983.

Selama periode 2012-2022, petugas rutan pun, katanya, merupakan pegawai tidak tetap (PTT) KPK. Baru pada 2021, PTT beralih status menjadi ASN KPK.